Naskah UN dikawal Polisi, Tanda Negara Belum Percaya Pada Guru

Diposting pada
Naskah
UN dikawal Polisi, Tanda Negara Belum Percaya Pada Guru
            Setiap
menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN), dunia pendidikan Indonesia menjadi
bahan pemberitaan. Ada pemberitaan yang positif dan ada juga yang negative,
namun sebagian besar yang diberitakan yang negatifnya.
            Mulai
dari pemberitaan pro dan kontranya pelaksanaan Ujian Nasional, belum lagi soal
Kurikulum 2013 yang premature bagi sebagian kalangan, kebocoran soal, dan
bersebarannya kunci jawaban lewat media BBM, sms, hingga grup di internet.
            Semua
pihak pasti menyadari, bahwa sebuah kegiatan terlebih dengan skala besar tidak
akan terlepas dari kesalahan, baik yang disadari maupun yang tidak disadari.
Namun, ketika ada kesalahan bukan berarti kegiatan yang dilaksanakan harus
dibubarkan, melainkan harus diperbaiki guna ke depannya lebih baik.

            Termasuk
di dalamnya pelaksanaan Ujian Nasional, baik jenjang SMA sederajat, SMP maupun
SD. Ada beberapa hal yang menjadi perbincangan mengenai pelaksanaan Ujian
Nasional. UN sebelumnya ada yang namanya peninjau dari Perguruan Tinggi, ntah
apa dan bagaimana tugasnya. Namun, semua itu kini tidak ada, dulu UN dijadikan
standar kelulusan, kini hal tersebut tidak berlaku, melainkan kelulusan siswa
dikembalikan kepada sekolahnya masing-masing.
            Namun,
ada hal yang masih menjadi perbincangan. Kehadiran polisi ketika pengiriman
naskah soal UN, sedikit banyaknya menjadi perbincangan disebagain kalangan.
Pengawalan soal hingga ke Disdikbud tingkat Kota/Kabupaten setempat, menjadi
hal lumrah, termasuk ketika mendistribusikan naskah UN ke titik api yang
ditunjuk.
            Bagaimana
jadinya jika polisi terus berada dilingkungan ketika Ujian Naisonal
berlangsung?
            Itu
yang menjadi pertanyaan beberapa pihak. Satu sisi sekolah sibuk dengan
administrasi, pengawas, belum lagi guru-guru yang dtugaskan menjadi panitia
harus menyiapkan hal-hal yang sepele namun sangat diperlukan, Ketika panitia
sibuk dengan kegiatan pelaksanaan UN, ternyata ada pihak polisi yang katanya
“mengawasi” penyelenggaraan UN. Kalaulah pelaksanaan UN dilakukan di LP atau
rutan, hal tersebut masih bisa ditoleri, dengan alasan takut ada napi yang
melakukan tindakan yang tidak diinginkan, seperti kabur atau yang lainnya.
Pertanyaannya, apa masih bisa ditoleri bila penjagaan oleh polisi dilakukan di
sekolah, yang secara sadar tidak ada narapidananya?

            Mengapa
penjagaan oleh polisi saat pelaksanaan UN masih ada? Apa dibenarkan hal
tersebut atau ada hal lain yang menjadi kepentingannya? Sebab kita semua tahu,
tugas guru itu mengajar dan mendidik, tugas siswa belajar dan dididik, mereka
bukan warga binaan layaknya LP dan Rutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *