Cara Mudah Memahami Pancasila

Advertisement
loading...

Pancasila : Penjelasan sila-sila

1.     
Sila ketuhana yang maha esa
Inti sila ketuhanan yang mahaesa adalah kesesuaian
sifat-sifat dan hakikat Negara dengan hakikat Tuhan. Kesesuaian itu dalam arti
kesesuaian sebab-akibat. Maka dalam segala aspek penyelenggaraan Negara
Indonesia harus sesuai dengan hakikat nila-nilai yang berasal dari tuhan, yaitu
nila-nilai agama. Telah dijelaskan di muka bahwa pendukung pokok dalam
penyelenggaraan Negara adalah manusia, sedangkan hakikat kedudukan kodrat
manusia adalah sebagai makhluk berdiri sendiri dan sebagai makhluk tuhan. Dalam
pengertian ini hubungan antara manusia dengan tuhan juga memiliki hubungan
sebab-akibat. Tuhan adalah sebagai sebab yang pertama atau kausa prima, maka
segala sesuatu termasuk manusia adalah merupakan ciptaan tuhan (Notonagoro)
Hubungan manusia dengan tuhan, yang menyangkut segala
sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk tuhan
terkandung dalam nilai-nilai agama. Maka menjadi suatu kewajiban manusia
sebagai makhluk tuhan, untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang hakikatnya
berupa nila-nilai kebaikan, kebenaran dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.

Disis lain Negara adalah suatu lembaga kemanusiaan suatu
lembaga kemasyarakatan yang anggota-anggotanya terdiri atas manusia, diadakan
oleh manusia untuk manusia, bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan
manusia sebagai warganya. Maka Negara berkewajiban untuk merealisasikan
kebaikan, kebenaran, kesejahteraan, keadilan perdamaian untuk seluruh warganya.
Maka dapatlah disimpulkan bahwa Negara adalah sebagai
akibat dari manusia, karena Negara adalah lembaga masyarakat dan masyarakat
adalah terdiri atas manusia-manusi adapun keberadaan nilai-nilai yang berasal
dari tuhan. Jadi hubungan Negara dengan tuhan memiliki hubungan kesesuaian
dalam arti sebab akibat yang tidak langsung, yaitu Negara sebagai akibat
langsung dari manusia dan manusia sebagai akibat adanya tuhan. Maka sudah
menjadi suatu keharusan bagi Negara untuk merealisasikan nilai-nilai agama yang
berasal dari tuhan.
Jadi hubungan antara Negara dengan landasan sila pertama,
yaitu ini sila ketuhanan yang mahaesa adalah berupa hubungan yang bersifat
mutlak dan tidak langsung. Hal ini sesuai dengan asal mula bahan pancasila
yaitu berupa nilai-nilai agama , nilai-nilai kebudayaan, yang telah ada pada
bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala yang konsekuensinya harus
direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara
2.     
Sila kemanusiaan yang adil
dan beradab
Inti sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah landasan
manusia. Maka konsekuensinya dalam setiap aspek penyelengaraan Negara antara
lain hakikat Negara, bentuk Negara, tujuan Negara , kekuasaan Negara, moral
Negara dan para penyelenggara Negara dan lain-lainnya harus sesuai dengan sifat-sifat
dan hakikat manusia. Hal ini dapat dipahami karena Negara adalah lembaga
masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia, dibentuk oleh anusia untuk
memanusia dan mempunyai suatu tujuan bersama untuk manusia pula. Maka segala
aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan hakikat dan sifat-sifat
manusia Indonesia yang monopluralis , terutama dalam pengertian yang lebih
sentral pendukung pokok Negara berdasarkan sifat kodrat manusia monodualis
yaitu manusia sebagai individu dan makhluk social.
Oleh karena itu dalam kaitannya dengan hakikat Negara harus
sesuai dengan hakikat sifat kodrat manusia yaitu sebagai makhluk individu dan
makhluk social. Maka bentuk dan sifat Negara Indonesia bukanlah Negara
individualis yang hanya menekankan sifat makhluk individu, namaun juga bukan
Negara klass yang hanya menekankan sifat mahluk social , yang berarti manusia
hanya berarti bila ia dalam masyarakat secara keseluruhan . maka sifat dan
hakikat Negara Indonesia adalah monodualis yaitu baik sifat kodrat individu
maupun makhluk social secara serasi, harmonis dan seimbang. Selain itu hakikat
dan sifat Negara Indonesia bukan hanya menekan kan segi kerja jasmani belaka,
atau juga bukan hanya menekankan segi rohani nya saja, namun sifat Negara harus
sesuai dengan kedua sifat tersebut yaitu baik kerja jasmani maupun kejiwaan
secara serasi dan seimbang, karena dalam praktek pelaksanaannya hakikat dan
sifat Negara harus sesuai dengan hakikat kedudukan kodrat manusia sebagai
makhluk berdiri seniri dan makhluk tuhan.
3.     
Sila persatuan Indonesia
Inti sila persatuan Indonesia yaitu hakikat dan sifat
Negara dengan hakikat dan sifat-sifat satu. Kesesuaian ini meliputi sifat-sifat
dan keadaan Negara Indonesia yang pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan yang
utuh, setiap bagiannya tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi Negara merupakan
suatu kesatuan yang utuh , setiap bagiannya tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi
Negara Indonesia ini merupakan suatu kesatuan yang mutlak tidak terbagi-bagi ,
merupakan suatu Negara yang mempunyai eksistensi sendiri, yang mempunyai bentuk
dan susunan sendiri. Mempunyai suatu sifat-sifat dankeadaan sendiri. Kesuaian
Negara dengan hakikat satu tersebut meliputi semua unsur-unsur kenegaraan baik
yang bersifat jasmaniah maupun rohania, baik yang bersifat kebendaan maupun
kejiwaan. Hal itu antara lain meliputi rakyat yang senantiasa merupakan suatu
kesatuan bangsa Indonesia, wilayah yaitu satu tumpah darah Indonesia,
pemerintah yaitu satu pemerintahan Indonesia yang tidak bergantung pada Negara
lain, satu bahasa yaitu bahasa nasional indoneisa,satu nasib dalam sejarah,
satu jiwa atau satu asas kerokhanian pancasila. Kesatuan dan persatuan Negara,
bangsa dan wilayah Indonesia tersebut, membuat Negara dan bangsa indoneisa
mempunyai keberadaan sendiri di antara Negara-negara lain di dunia ini
Dalam kaitannya dengan sila persatuan Indonesia ini segala
aspek penyelenggaraan Negara secara mutlak harus sesuai dengan sifat-sifat dan
hakikat satu. Oleh karena itu dalamn realisasi penyelenggaraan negaranya, baik
bentuk Negara, penguasa Negara, lembaga Negara, tertib hukum, rakyat dan lain
sebagainya harus sesuai dengan hakikat satu serta konsekuensinya harus
senantiasa merealisakan kesatuan dan persatuan. Dalam pelaksanaannya realisasi
persatuan dan kesatuan ini bukan hanya sekedarberkaitan dengan hal persatuannya
namun juga senantiasa bersifat dinamis yaitu harus sebagaimana telah dipahami
bahwa Negara pada hakekatnya berkembang secara dinamis sejalan dengan
perkembangan zaman, waktu dan keadaan.
4.     
Sila kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Inti sila keempat adalah kesesuaian sifat-sifat dan hakikat
Negara dengan sifat-sifat dan hakikat rakyat. Dalam kaitannya dengan sila
keempat ini, maka segala aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan
sifat-sifat dan hakekat rakyat, yang merupakan suatu keseluruhan penjumlahan
semua warga Negara yaitu Negara Indonesia. Maka dalam penyelenggaraan Negara
bukanlah terletak pada suatu orang dan semua golongan satu buat semua, semua buat
satu. Dalam hal ini Negara berdasarkan atas hakikat rakyat , tidak pada
golongan atau individu. Negara berdasarkan atas permusyawaratan dan kerjasama
dan berdasarkan atas kekuasaan rakyat. Negara pada hakikatnya didukung oleh
rakyat oleh rakyat itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Negara dilakukan
untuk kepentingan seluruh rakyat , atau dengan lain perkataan kebahagian
seluruh rakyat dijamain oleh Negara.
Dalam praktek pelaksanaannya pengertian kerakyatan bukan
hanya sekedar berkaitan dengan pengertian rakyata secara kongkrit saja namun
mengandung suatu asas kerokhanian , mengandung cita-cita kefilsafatan. Maka
pengertian kesesuaian dengan hakikat rakyat tersebut, juga menentukan sifat dan
keadaan Negara, yaitu untuk keperluan seluruh rakyat . maka bentuk dan
sifat-sifat Negara mengandung pengertian suatu cita-cita kefilsafatan yang
demokrasi yang didalam pelaksanaannya meliputi demokrasi politik dan demokrasi
politik dan demokrasi si=osial ekonomi.
Telah dijelaskan di muka bahwa pendukung pokok Negara
adalah manusia yang bersifat monodualis sedangkan rakyat pada hakikatnya
terdiri atas manusia-manusai. Oleh karena itu kesesuaian Negara dengan hakikat
rakyat ini berkaitan dengan sifat Negara kita, yaitu Negara demokrasi
monodualis, yang berarti demokrasi yang sesuai dengan sifat kodrat manusia
yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk social dalam suatu kesatuan
dwitunggal, dalam keseimbangan dinamis yang selalu sesuai dengan situasi,
kondisi dan keadaan zaman. Dalam pelaksanaannya demokrasi monodualis ini juga
bersifat kekeluargaan yaitu prinsip hidup bersama yang bersifat kekeluargaan.
5.     
Sila keadilan social bagi
seluruh rakyat Indonesia
Inti sila kelima yaitu “keadilan” yang mengandung makna
sifat-sifat dan keadaan Negara Indonesia harus sesuai dengan hakikat adil,
yaitu pemenuhan hak dan wajib pada kodrat manusia hakikat keadilan ini
berkaitan dengan hidup manusia , yaitu hubungan keadilan antara manusia satu
dengan lainnya, dalam hubungan hidup manusia dengan tuhannya, dan dalam
hubungan hidup manusia dengan dirinya sendiri (notonegoro). Keadilan ini sesuai
dengan makna yang terkandung dalam pengertian sila kedua yaitu kemanusiaan yang
adil dan beradab. Selanjutnya hakikat adil sebagaimana yang terkandung dalam
sila kedua ini terjelma dalam sila kelima, yaitu memberikan kepada siapapun
juga apa yang telah menjadi haknya oleh karena itu inti sila keadilan social
adalah memenuhi hakikat adil.
Realisasi keadilan dalam praktek kenegaraan secara kongkrit
keadilan social ini mengandung cita-cita kefilsafatan yang bersumber pada sifat
kodrat manusia monodualis , yaitu sifat kodrat manusia sebagai individu dan
makhluk social. Hal ini menyangkut realisasi keadilan dalam kaitannya dengan
Negara Indonesia sendiri (dalam lingkup nasional) maupun dalam hubungan Negara
Indonesia dengan Negara lain (lingkup internasional)
Dalam lingkup nasional realisasi keadilan diwujudkan dalam
tiga segi (keadilan segitiga) yaitu:
1.     
Keadilan distributive, yaitu
hubungan keadilan antara Negara dengan warganya. Negara wajib memenuhi keadilan
terhadap warganya yaitu wajib membagi-bagikan terhadap warganya apa yang telah
menjadi haknya.
2.     
Keadilan bertaat (legal),
yaitu hubungan keadilan antara warga Negara terhadap Negara. Jadi dalam
pengertian keadilan legal ini negaralah yang wajib memenuhi keadilan terhadap
negaranya.
3.     
Keadilan komulatif, yaitu
keadilan antara warga Negara yang satu dengan yang lainnya, atau dengan
perkataan lain hubungan keadilan antara warga Negara.

Selain itu secara kejiwaan cita-cita keadilan tersebut juga
meliputi seluruh unsur manusia, jadi juga bersifat monopluralis . sudah menjadi
bawaan hakikatnya hakikat mutlak manusia untuk memenuhi kepentingan hidupnya
baik yang ketubuhan maupun yang kejiwaan, baik dari dirinya sendiri-sendiri
maupun dari orang lain, semua itu dalam realisasi hubungan kemanusiaan
selengkapnya yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia
dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan Tuhannya.
Advertisement
Loading...
Cara Mudah Memahami Pancasila | afgan19 | 4.5