Aturan Dalam Pelantikan Gubernur, Bupati/Walikota

Diposting pada
 Aturan Dalam Pelantikan Gubernur, Bupati/Walikota
Salah
satu ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
walikota adalah mengenai tata cara pelantikan kepala daerah. Maka pada tanggal
14 November 2014 pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Dalam
Perpres tersebut menyatakan bahwa presiden bertugas untuk melantik Gubernur.
Jika Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dilaksanakan oleh Wakil
Presiden. Dan jika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan
Gubernur  dilaksanakan oleh Menteri (Menteri Dalam Negeri). Pernyataan
tersebut tertuang pada pasal 3 Perpres ini. Baca juga : Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan
Wakil Kepala Daerah
.

Sedangkan
untuk pejabat yang melantik Bupati dan Walikota adalah Gubernur. Dalam hal
Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh Wakil
Gubernur. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan
pelantikan Bupati dan Walikota, pelantikan dilaksanakan oleh Menteri Dalam
(Menteri Dalam Negeri).
Untuk
tata cara pelantikan Gubernur, dimana tempat pelantikan dilaksanakan di
Ibukota  Negara. Sementara pelantikan untuk Bupati dan Walikota
dilaksanakan di Ibukota Provinsi.
Selain
tempat pelantikan, dalam perpres ini mengatur tentang pengucapan sumpah janji
jabatan yang mana berbunyi sebagai berikut.
“Demi
Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai
Gubernur/Bupati/Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.
Berikut
susunan acara pelantikan Gubernur, Bupati dan Walikota :
1)      Menyanyikan
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
2)      Pembacaan
Keputusan Presiden untuk pelantikan Gubernur atau pembacaan Keputusan Menteri
untuk pelantikan Bupati atau Walikota
3)      Pengucapan
sumpah/janji jabatan dipandu oleh Pejabat yang melantik
4)      Penandatanganan
berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan
5)      Pemasangan
tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan Keputusan
Menteri untuk pelantikan Bupati atau Walikota oleh Pejabat yang melantik
6)      Kata-kata
pelantikan oleh Pejabat yang melantik
7)      Penandatanganan
Pakta Integritas
8)      Sambutan
pejabat yang melantik
9)      Pembacaan
doa
10)  Penutupan

Selain
tata cara pelantikan kepala daerah diatas, pada perpres ini juga memuat tata
cara serah terima jabatan, perlengkapan dalam acara pelantikan dan undangan
pada acara tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *